Rakyatkalteng, Muara Teweh – Pada saat penyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD, Selasa (14/07/2026), Fraksi PDI Perjuangan DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyatakan siap melanjutkan pembahasannya bersama pemerintah daerah.
Suparjan Efendi dalam penyampaiannya juga turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas perolehan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)untuk ke-11 kalinya dari BPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Meski demikian, juga Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. Pemerintah daerah harus tetap fokus pada program pembangunan yang memiliki skala prioritas,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan SiLPA untuk mendukung program prioritas, serta penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja yang realistis.
Disamping itu juga disampaikan H Suparjan yang mana Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan melalui perluasan lahan pertanian guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, mempercepat revisi RTRWK agar selaras dengan kebutuhan pembangunan, serta meningkatkan pengendalian inflasi dan perlindungan terhadap petani, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan.
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta akses listrik secara merata. Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan agar tidak semakin parah.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menegakkan Peraturan Daerah secara konsisten dalam penertiban pedagang kaki lima dan kios yang mengganggu ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan.
Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Barito Utara.
