SAMPIT – RAKYATKALTENG – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia meminta, agar pemerintah kabupaten (Pemkab) tidak hanya mengawasi peredaran minuman keras (Miras) ilegal saja, namun juga mengawasi tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi.
Dia mendukung agar diaktifkan kembali operasi penyakit masyarakat (pekat) yang setiap menjelang bulan Ramadan digencarkan tersebut.
“Apalagi menjelang Ramadhan ini, Pemkab harus turun ke lapangan bersama instansi terkait untuk melakukan pengawasan di hotel-hotel maupun kos-kos an yang menjadi tempat kumpul kebo,” ujarnya, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya, pembongkaran warung remang-remang beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pemerintah setempat sudah tepat. Namun para penyedia jasa ini tidak akan kehabisan akal untuk mengelabui pemerintah. Terbukti dengan selalu berulangnya pembongkaran warung remang-remang.
“Artinya mereka ini tidak jera, hanya menunggu keadaan tenang mereka langsung beraksi lagi. Bisa saja mereka menyewa kos-kosan, apalagi di Sampit ini banyak kos-kos an yang bebas keluar masuk siapa saja di lingkungan kosnya. Begitu juga dengan hotel. Untuk itu saya mendorong agar Pemkab kembali turun melakukan razia,” tegasnya.
Hendra mengatakan, dirinya banyak menerima informasi terkait adanya pelayanan prostitusi atau para PSK. Disebutkan, para PSK itu bertransaksi secara terang-terangan bahkan melalui aplikasi online.”Yang kita khawatirkan para pemuda wilayah terpengaruh dan Kotim khususnya Mota Sampit bisa menjadi wadah penularan penyakit berbahaya, seperti HIV/AIDS dan sebagainya,” tukasnya.
