SAMPIT – RAKYATKALTENG – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu mengapresiasi sikap dan langkah dari pengusaha yang memiliki kepedulian untuk memperbaiki ruas jalan lingkar selatan.
“Saya mengapresiasi sikap dari pihak swasta yang sudah membantu pemerintah untuk penanganan ruas jalan tersebut. Karena ini memang saya memahami kondisi ruas jalan rusak parah sementara proyek pemerintah belum bisa berjalan,”kata Dadang belum lama ini, Senin (6/4/2021).
Dadang menyebutkan sikap demikian memang sejak awal mereka harapkan untuk penanganganan supaya ruas jalan itu bisa fungsional. Dengan begitu angkutan tidak perlu masuk lewat jalan dalam Kota Sampit itu sendiri.
“Yang penting fungsional dulu, entah dengan teknis timbunan agregat. Karena hal semacam ini sudah sejak awal kita arahkan perusahaan besar angkutan hendaknya berkoordinasi atau dibawah konsorsium untuk membantu penanganan sementara untuk ruas jalan tersebut,”tegasnya.
Politikus PAN Kotim ini menegaskan jika kepedulian dari pihak perusahaan dan pengusaha ini hendaknya bisa jadi contoh bagi perusahaan lain. Karena yang memanfaatkan jalan itu juga adalah bagian dari dunia usaha. Sehingga sangat dibutuhkan kepedulian untuk pembangunan ruas jalan itu sendiri.
Diketahui, Sejumlah sopir menyumbang material untuk penanganan darurat jalan lingkar selatan agar ruas jalan yang berstatus jalan provinsi itu bisa dilewati. “Semoga dari pemerintah provinsi juga segera memperbaiki jalan lingkar selatan ini. Kami para sopir saja mau menyumbang. Harapan kami jalan ini segera diperbaiki sehingga mobil-mobil besar tidak perlu masuk ke dalam kota lagi,” kata perwakilan sopir, Budi Hartoyo.
Lingkar selatan dikhususkan untuk kendaraan besar atau berat yang umumnya dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang. Namun karena jalan ini rusak parah, truk-truk besar itu akhirnya melintasi jalan-jalan dalam Kota Sampit sehingga membuat jalan kini menjadi rusak. Prihatin dengan kondisi ini, pada sopir mengumpulkan dana swadaya untuk membeli material berupa agregat kelas B untuk membantu perbaikan sementara agar jalan bisa kembali fungsional. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyambut bantuan itu dengan menurunkan alat berat untuk meratakan dan memadatkan material itu sehingga jalan bisa dilewati. (yon)
