PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai proyek tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan biaya pembangunan jalan terus meningkat. Saat ini, pembangunan satu kilometer jalan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar, bahkan dapat lebih besar bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan pekerjaan di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, besarnya kebutuhan biaya membuat pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin, seperti penutupan lubang dan perbaikan kerusakan ringan agar akses masyarakat tetap dapat digunakan.
Lohing menjelaskan Kalteng memiliki wilayah yang luas dengan jaringan jalan yang menghubungkan banyak daerah.
Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan cakupan wilayah yang lebih kecil.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng terus diperkuat agar pembangunan ruas-ruas jalan prioritas dapat dilakukan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (RK1)
