PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaleng segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Trans Kalimantan guna mencegah kejadian serupa terulang.
Menurutnya, insiden yang sempat memutus akses lalu lintas tersebut tidak dapat dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri, mengingat ruas Trans Kalimantan merupakan jalur utama yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Minggu (5/7/2026).
Politisi yang mewakili Daerah Pemilihan II Kalteng itu menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang memuat usia, kondisi, serta tingkat kelayakan setiap jembatan dan box culvert di ruas jalan nasional.
Menurutnya, infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, memerlukan perhatian dan pengawasan lebih intensif.
Selain itu, Hafid menilai kebijakan rehabilitasi infrastruktur perlu didasarkan pada hasil kajian teknis yang akurat agar perbaikan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan di lapangan.
“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ia juga meminta BPJN melakukan pengawasan berkala terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, khususnya box culvert yang baru dibangun maupun yang telah direhabilitasi, sehingga mampu bertahan sesuai umur rencana.
Di sisi lain, Hafid menyoroti masih maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas di ruas Trans Kalimantan.
Menurutnya, pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih perlu diperketat karena berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tuturnya.
Mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu menilai kapasitas jalan dan jembatan di wilayah tersebut sudah tidak lagi sebanding dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil sumber daya alam yang bergantung pada jalur Trans Kalimantan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan serta menyiapkan jalur alternatif guna mengantisipasi gangguan lalu lintas apabila terjadi kerusakan di salah satu titik.
“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” ujarnya.
Hafid juga mengingatkan bahwa banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan volume lalu lintas dan kebutuhan ekonomi saat ini.
“Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah,” katanya.
Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan–Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi sehingga sempat memutus total arus kendaraan di jalur Trans Kalimantan.
Setelah dilakukan perbaikan darurat menggunakan alat berat, akses jalan kembali dibuka sekitar pukul 18.35 WIB dengan sistem buka-tutup satu jalur secara bergantian. (RK1)
