Baliho Putusan PN Sampit Hilang di Objek Sengketa, PT MAP Tegaskan Putusan PN Sampit Belum Inkrah

KETERANGAN-Pemasangan baliho putusan PN Sampit di lokasi yang disengketakan

SAMPIT, RAKYATKALTENG.com – Sengketa lahan seluas 28 hektare antara Rudiyanto dkk dengan PT Mulia Agro Permai (MAP) memasuki babak baru. Baliho yang dipasang pihak penggugat di kawasan perkebunan perusahaan dilaporkan hilang sehari setelah pemasangan. Persoalan tersebut kini berlanjut ke jalur hukum, sementara perusahaan menegaskan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampit belum berkekuatan hukum tetap.

Baliho tersebut dipasang pada 13 November 2026, menyusul putusan PN Sampit yang mengabulkan sebagian gugatan Rudiyanto dkk. Namun, ketika dilakukan pengecekan sehari kemudian, baliho itu sudah tidak berada di lokasi.

Kuasa hukum Rudiyanto dkk, Nurahman Ramadani, mengatakan pemasangan baliho dilakukan setelah pihaknya berupaya membuka komunikasi dengan perusahaan. Sebelumnya, mereka telah mengirimkan surat permintaan mediasi, tetapi perusahaan memilih menunggu proses hukum berikutnya.

“Kami sebelumnya sudah bersurat kepada perusahaan untuk melakukan mediasi. Namun, perusahaan menjawab tidak mau karena akan mengajukan banding,” kata Nurahman, Senin (16/11).

Menurut Nurahman, hilangnya baliho tersebut bukan persoalan yang akan dibiarkan begitu saja. Pihaknya telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perusakan.

“Kami pasang tanggal 13, tanggal 14 kami cek sudah dicopot. Maka kami laporkan atas pengrusakan itu,” ujarnya.

Selain menempuh jalur hukum terkait baliho, pihak Rudiyanto dkk juga berencana membawa persoalan sengketa lahan tersebut ke DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Terpisah, kuasa hukum PT MAP, Yasmin, mempertanyakan tindakan pemasangan baliho di tengah proses hukum yang belum selesai. Menurutnya, putusan pengadilan tingkat pertama tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan di lapangan sebelum berkekuatan hukum tetap.

“Ini belum sampai 14 hari setelah putusan itu mereka sudah memasang baliho. Tidak bisa seperti itu. Kami menilai ini sudah menyalahi karena belum inkrah dan kami akan melakukan upaya hukum banding,” tegas Yasmin.

Yasmin juga mempersoalkan lokasi pemasangan baliho. Ia menyebut titik pemasangan berada jauh masuk ke kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan, bahkan mencapai Blok M 29/30.

Padahal, menurutnya, objek perkara yang diputus PN Sampit merupakan bidang tanah seluas 28 hektare yang berada di luar HGU Nomor 30 Tahun 2005 atas nama PT MAP dan di luar parit batas perusahaan.

Perbedaan lokasi tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan mempertanyakan pemasangan baliho. Yasmin menilai putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk memasang tanda penguasaan pada bidang tanah yang menurut perusahaan berada di dalam HGU.

Sebelumnya, PT MAP juga telah menyampaikan jawaban tertulis atas permintaan pertemuan dari Kantor Hukum Nurahman Ramadani & Partner. Perusahaan menyatakan belum bersedia melakukan musyawarah karena masih mempertimbangkan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang tersedia.

“Untuk saat ini MAP tidak dapat memenuhi permintaan pertemuan maupun melakukan musyawarah,” demikian salah satu poin jawaban perusahaan melalui kuasa hukumnya.

Diketahui, majelis hakim PN Sampit pada 6 November 2026 mengabulkan sebagian gugatan Rudiyanto dkk. Dalam putusannya, hakim menyatakan para penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa seluas 28 hektare yang berada di luar HGU Nomor 30 Tahun 2005 dan di luar parit batas PT MAP.

Pengadilan juga menghukum perusahaan membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar serta biaya perkara Rp2,212 juta.

Meski demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. PT MAP menyatakan akan mengajukan banding, sedangkan pihak Rudiyanto dkk tetap memperjuangkan hak atas tanah yang telah diputus pengadilan tingkat pertama.

Kini, selain menunggu kelanjutan proses sengketa perdata, kedua pihak juga dihadapkan pada persoalan baru menyangkut pencopotan baliho yang telah dilaporkan oleh pihak penggugat.(RK2)

Deskripsi Iklan