RAKYATKALTENG.com SAMPIT – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pipit Setyo Rini, mulai menyiapkan langkah politik melalui penguatan struktur partai dan perjuangan regulasi perlindungan petani plasma kelapa sawit. Salah satu sasaran kebijakan yang didorongnya adalah penataan hak atas kebun plasma yang telah berpindah tangan kepada pihak lain, termasuk pembeli dari luar daerah.
Agenda tersebut mengemuka dalam kegiatan pengukuhan pengurus DPC, orientasi politik, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PKB Kotim yang berlangsung di Werra Hotel Sampit, Sabtu (14/11/2026).
Pipit menegaskan, kepengurusan PKB Kotim tidak boleh hanya berkutat pada pembenahan internal partai. Kehadiran partai harus dapat dirasakan masyarakat melalui perjuangan kebijakan yang menyentuh persoalan mereka, terutama menyangkut hak ekonomi warga di sekitar perkebunan besar swasta (PBS).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Petani Plasma Kelapa Sawit.
Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hak bagi petani, memperkuat kedudukan masyarakat dalam kemitraan perkebunan, sekaligus mengatur perlindungan terhadap kebun plasma yang telah diperjualbelikan.
Menurut Pipit, persoalan pengalihan kepemilikan kebun plasma perlu mendapat perhatian serius. Sebab, program kemitraan perkebunan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar perusahaan.
“Termasuk kebun-kebun plasma yang sudah terlanjur dijual pada masa lalu. Ini akan kita rumuskan bagaimana bisa kembali kepada pemilik yang notabene warga sekitar PBS,” tegas Pipit.
Pipit juga menyoroti praktik jual beli kebun plasma yang masih terikat perjanjian kemitraan maupun kredit. Menurutnya, transaksi semacam itu perlu ditelaah dari sisi hukum dan ketentuan perjanjian yang mengikat para pihak.
“Perlu kita ketahui bersama, sesuatu yang masih terikat perjanjian kemitraan dan perjanjian kredit tidak sah diperjualbelikan. Peruntukan kebun plasma adalah warga sekitar PBS,” ujarnya.
Meski demikian, rencana penataan hak tersebut masih memerlukan kajian hukum, terutama terhadap status kepemilikan, isi perjanjian kemitraan, serta keabsahan transaksi yang telah berlangsung. Pengembalian hak atas kebun yang sudah berpindah tangan tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa dasar hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, Pipit akan mendorong Fraksi PKB di DPRD Kotim mengambil peran dalam menginisiasi dan mengawal pembahasan Raperda bersama fraksi lainnya serta pemerintah daerah.
Muskercab menjadi forum untuk merumuskan mandat politik tersebut agar perjuangan perlindungan petani plasma tidak berhenti sebagai pernyataan sikap partai.
Selain memperjuangkan regulasi perkebunan, Pipit juga menempatkan konsolidasi organisasi sebagai prioritas kepemimpinannya. Pembenahan kepengurusan akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari DPC, Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), hingga pembentukan Dewan Pengurus Ranting (DPRT) di seluruh desa dan kelurahan se-Kotim.
Penguatan struktur tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan organisasi sekaligus memastikan kader PKB memiliki hubungan yang lebih dekat dengan persoalan masyarakat di tingkat desa.
Pipit mengingatkan bahwa keberadaan partai politik tidak boleh hanya terlihat ketika menghadapi pemilihan umum. Menurutnya, tanggung jawab politik harus diwujudkan melalui kerja nyata dan perjuangan terhadap kepentingan masyarakat.
“Politik bukan semata-mata tentang kekuasaan dan kursi, tetapi bagaimana memperjuangkan kebijakan yang adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pengukuhan pengurus dan Muskercab tersebut, Pipit berharap PKB Kotim memiliki struktur organisasi yang lebih solid, kader yang berkualitas, serta agenda perjuangan yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan daerah.
Perlindungan petani plasma sawit menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan melalui jalur legislasi DPRD Kotim.(rk2)
