SAMPIT,RAKYATKALTENG.com-Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengakui dampak dari penertiban kawasan hutan juga dirasakan oleh para anggota koperasi yang bermitra dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Dia menyebutkan persoalan itu harus diselesaikan bersama dengan duduk bersama
Abadi menyebutkan ada puluhan koperasi yang bergerak dalam urusan kelapa sawit saat ini terdampak. “Kami Dekopinda merekomendasikan dan bahkan menyampaikan persoalan ini ke BUMN bahwasannya harus evaluasi KSO yang bukan dari koperasi-koperasi terdampak. Mestinya KSO itu diberikan kepada koperasi yang sebelumnya sudah mengelola dan mengusahakan kebun itu,’kata dia.
Dia pun sudah mengkonfirmasi para pengurus koperasi plasma ini bahwasanya mereka siap mengikuti aturan main berupa bagi hasil 60 persen dan 40 persen untuk disetorkan ke penerimaan negara.
“Mereka siap ikuti itu makanya kami harapkan Agrinas ini membuka diri melihat persoalan di koperasi bukan halnya persoalan biasa karena ini menyangkut dengan kesejahteraan dari masyarakat yang tercatat dalam anggota koperasi plasma tersebut,’kata Abadi
Menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa memang koperasi plasma di Kotim ini banyak yang berada di kawasan hutan. Menurut Abadi, selama ini masyarakat Kotim yang tergabung dalam anggota Koperasi Plasma, kehidupannya sangat tergantung kepada plasma. Bila lahan mereka disita oleh negara, maka akan terjadi bencana ekonomi di kalangan masyarakat dan rawan terjadi konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
Dikatakan, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat ke depannya dan bisa menemukan solusi yang terbaik nantinya.
Pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat dalam hal penindakan segala macam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan pertambangan, dan diharapkan tidak terjadi tebang pilih.(rk2)
