PURUK CAHU, RAKYATKALTENG.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2026, Kamis (10/9/2026). Juru Bicara Fraksi PPP, Sutrisno, mengatakan penyusunan RAPBD Perubahan telah memperhatikan berbagai dinamika makro dan mikro ekonomi, termasuk arahan kebijakan nasional serta proyeksi kebutuhan pembangunan dan penanganan bencana kebakaran yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Fraksi PPP juga sependapat dengan wacana pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Menurut Sutrisno, Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum karena adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Terkait RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Fraksi PPP mencermati hasil evaluasi kinerja APBD, perubahan proyeksi pendapatan termasuk penerimaan PAD dan transfer pusat, serta pengelolaan anggaran transfer pusat.
“Kami memandang bahwa arah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kesiapsiagaan kita terhadap bencana kekeringan dan kebakaran lahan merupakan hal yang strategis, namun harus disertai dengan efisiensi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan penguatan sektor-sektor produktif,” kata Sutrisno.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PPP mencermati pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 bertambah sebesar Rp323.055.853.285, terutama didorong naiknya PAD sebesar Rp1.160.500.000.
Fraksi PPP meminta tambahan pendapatan tersebut dapat dibelanjakan secara efektif. Pihaknya juga mendukung kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah seperti digitalisasi pembayaran, penguatan kerja sama dan pembentukan PRUSDA, mengingat PAD dinilai masih rendah.
Selain itu, Fraksi PPP meminta perhatian serius terhadap masih rendahnya kontribusi aset daerah serta belum optimalnya penanganan piutang PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
Dalam pelayanan kesehatan, PPP meminta Dinas Kesehatan turun ke kecamatan, puskesmas, desa dan pustu untuk melihat langsung kekurangan serta kebutuhan masyarakat di tempat.
Fraksi PPP juga meminta penyelesaian pembangunan LPTQ di Kompleks Islamic Center Masjid Agung Istiqlal yang saat ini belum terselesaikan dan salah digunakan masyarakat sebagai tempat mengosumsibnarkoba dan minuman keras.
Pada sektor infrastruktur, PPP menyoroti kondisi jalan di Kecamatan Laung Tuhup yang mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan. Pemerintah juga diminta membangun drainase di lingkungan yang rawan banjir, salah satunya di jalan depan Hotel Putri.
“Di APBD perubahan, kalau memungkinkan di waktu yang terbatas, memprioritaskan infrastruktur jalan dan jembatan dan air bersih,” ujarnya.
Fraksi PPP juga meminta penjelasan terhadap beberapa OPD yang realisasi atau penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen.
Selain itu, PPP memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait putusnya jalan penghubung Desa Klasin dan Desa Tujang. Pemerintah diminta mencarikan solusi kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah kedua desa tersebut, termasuk terkait tanggung jawab pihak perusahaan kepada masyarakat.
Untuk penanganan Karhutla, Fraksi PPP meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Karhutla serta peralatan modern yang menunjang kinerja di lapangan.
“Fraksi PPP mendukung semangat perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026 dengan catatan optimalisasi PAD dengan prinsip keadilan dan efisiensi, pemanfaatan belanja dan pembiayaan yang tepat sasaran dan akuntabel, serta fokus pada sektor dasar dan produktif yang mendukung kesejahteraan rakyat,” pungkas Sutrisno.
Fraksi PPP menyatakan siap mengikuti proses pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ke tahap berikutnya. (USW/RK1)
