PURUK CAHU, RAKYATKALTENG – Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Santoso mengatakan, sepakat dan mendukung jika wilayah Utara dan Selatan Kotim dimekarkan jadi kabupaten baru.
Menurutnya luasan daerah Kotim yang tidak seimbang dengan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim sehingga pemerataan pembangunan sulit tercapai.
“Dengan luasan Kotim 16 ribu kilometer persegi ini, kalau dihektarekan menjadi kurang kebih 1,6 juta hektare yang mencakup 17 kecamatan sangatlah minim, bisa terbiayai hanya dengan APBD sekitar Rp1,8 triliun. Sangat amat tidak mungkin bisa mencapai pemerataan dari segi infrastruktur pembangunan,” kaya Bima, Selasa (9/2/2021).
Maka dari itu kata dia, perlu langkah-langkah dan terobosan baru untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan untuk kedepannya.
“Pembangunan percepatan di Kotim itu bisa dilakukan, apabila bisa memaksimalkan dari segala segi sektor ekonami dan juga sumber daya manusia (SDM) setempat di tiap kecamatan,” ujarnya.
Di mana lanjutnya, salah satunya dengan adanya otonomi baru di bebarapa kecamatan seperti wacana pemekaran Kotawaringin Utara yang terletak di Kecamatan Parenggean dan kecamtan dihulunya, secara otomatis ini akan mempermudah kegiatan jangka pendek dan panjang kedepanya.
“Selama ini pembangunan infrastruktur jalan antara kecamatan dan desa-desa belum maksimal karena jarak yang begitu jauh,” katanya.
Sehingga akan menyedot anggran yang tidak sedikit. Jadi apabila wacana pemekaran otonom baru bisa terealisasikan akan ada era perekonomian baru yang tumbuh dan juga dapat mengcover wilayahnya tidak begitu berat seperti sekarang.
Disebutkannya, Kotim sudah mulai mencanangkan pembentukan daerah otonom baru yakni di Kotawaringin Timur bagian utara (Kotara). Prosesnya kini hanya menunggu perseteujuan dari pemerintah pusat. Pemekaran itu terkendala dengan moratorium yang dilakukan pusat saat ini.
“Meski begitu tidak salah juga apabila ada perencanan jauh-jauh hari untuk mengkondisikan wilayah bagian selatan yang di domain oleh sektor pertanian dan pariwisata bisa juga di jadikan daerah otonom baru,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, belum lama ini pihaknya ada terjun ke lapangan mengecek infrastruktur di daerah selatan yakni Kecamatan Pulau Hanaut.
Mereka melihat kondisi yang masih jauh dari kata sejahtera dari segi pembangunan. Padahal di sana banyak potensi ekonomi handal yang bisa dikelola secara utuh. (yon)
