Rakyatkalteng, Muara Teweh – Dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Barito Utara Lantai I, Rabu (30/09/2026) lalu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah titik.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Wakil Bupati Felix mengatakan, kondisi karhutla yang masih terjadi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain meningkatnya titik panas (hotspot), kebakaran bawah permukaan (underground fire) pada lahan gambut juga masih berpotensi menimbulkan kabut asap.
“Kondisi ini menyebabkan kabut asap pekat yang masih belum reda, serta ancaman kesehatan yang terus meningkat,” ujar Felix saat menyampaikan sambutan Bupati.
Disamoing itu juga ia menegaskan, bahwa dalam penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat, instansi teknis, pengelola kawasan, dunia usaha dan masyarakat.
Dimana pada upaya penanganan juga menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah muncul. Evaluasi terhadap pengelolaan lahan, pengawasan aktivitas di lapangan serta langkah pencegahan harus dilakukan secara berkesinambungan.
“Kita tidak boleh membiarkan kebakaran hutan dan lahan terus berulang tanpa evaluasi dan tindakan yang nyata. Pemerintah harus memastikan pengelolaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar pengawasan terhadap aktivitas industri diperkuat dan setiap indikasi kelalaian dapat ditindaklanjuti secara transparan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah penanganan karhutla.
Melalui rapat evaluasi dan koordinasi tersebut, Pemkab Barito Utara berharap penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan semakin solid, terutama dalam melakukan pemantauan dan pencegahan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
“Yang kita harapkan dari rapat ini adalah menekan jumlah titik panas, menurunkan luas lahan yang terbakar, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam mencegah kebakaran sebelum api muncul di titik-titik yang rawan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati melalui Wabup Felix juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan pihak terkait yang telah bekerja dalam penanganan karhutla.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari keberhasilan seluruh pihak dalam mencegah muncul dan meluasnya kebakaran.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan perkembangan penanganan karhutla. BPBD memaparkan kondisi hotspot, kejadian dan luasan karhutla, sementara Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan layanan kesehatan dan kasus ISPA serta kesiapan pos kesehatan.
Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, sedangkan BMKG memaparkan perkembangan cuaca dan potensi curah hujan di wilayah Barito Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi dan paparan OPD, Pemkab Barito Utara menilai status tanggap darurat karhutla perlu tetap dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih berlangsung hingga Oktober dan parameter penanganan masih terpenuhi. Status tanggap darurat karhutla diperpanjang terhitung 2 Oktober hingga 15 Oktober 2026.
