Ketua Komisi II DPRD Kotim Juliansyah menyebutkan dengan adanya keberadaan pabrik non kebun tersebut, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menampung hasil panen mereka, sehingga tidak lagi dijual ke pabrik milik perusahaan kelapa sawit.
“Masyarakat banyak yang mengaku kesulitan untuk menjual buah kelapa sawit milik mereka, bahkan katanya ada perusahhaan yang enggan membelinya,” tutur Juliansyah pada Jum’at, 16 September 2022.
Dijelaskannya, hal tersebut terjadi di Kecamatan Telawang. Dimana masyarakat sudah berkali-kali mendatangi PKS salah satu perusahaan sekitar ditolak, dan mereka berdalih tidak menerima karema stok menumpuk.
“Ya alasan pabrik tidak mampu menampung TBS masyarakat karena katanya buah penuh dan sebagainya,” tegasnya.
Permasalahan ini kata dia harus segera disikapi dan memang untuk membangun pabrik perlu waktu yang lama namun karena pemkab sudah memiliki BUMD bisa saja dengan itu yang mengelolanya.(irw)
