RAKYATKALTENG.com SAMPIT– Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik yang berpotensi memecah belah sesama warga akibat sengketa lahan dengan perusahaan. Dalam situasi yang kian memanas, warga diminta tidak mudah diadu domba oleh kepentingan korporasi.
Ketua Fordayak Kotim, Audy Valent, menegaskan PT Borneo Sawit Perdana (BSP) sebaiknya segera menarik diri dari aktivitas di kawasan irigasi Danau Lentang yang masih berstatus sengketa.
Peringatan ini muncul setelah situasi di lapangan dilaporkan sudah dua kali nyaris berujung bentrok antarwarga. Bahkan, ketegangan sempat meningkat hingga terjadi aksi saling tarik senjata tajam.
“Ini bukan lagi soal perusahaan dengan warga. Ini sudah mengarah ke konflik antarwarga. Jangan sampai masyarakat kita diadu domba,” tegas Audy, Selasa.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di tengah konflik justru memperkeruh keadaan dan membuka ruang perpecahan di tingkat masyarakat. Ia menilai, jika kondisi ini dibiarkan, konflik tidak hanya berkepanjangan tetapi juga berpotensi meluas.
“Kalau dipaksakan, ini akan jadi konflik panjang. Yang rugi bukan hanya warga, tapi stabilitas daerah juga bisa terganggu,” ujarnya.
Audy menekankan, langkah paling bijak saat ini adalah BSP keluar dari pusaran konflik dan tidak ikut campur dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Ia menilai, penyelesaian klaim lahan sebaiknya dikembalikan terlebih dahulu kepada warga yang bersengketa.
“Biarkan masyarakat menyelesaikan persoalan mereka secara internal. Jangan ada intervensi yang justru memperuncing keadaan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa klaim sepihak atas lahan, apalagi di wilayah yang masih diperselisihkan, berisiko memicu kecemburuan dan memperdalam konflik horizontal.
“Kalau perusahaan tetap masuk, itu bisa dianggap berpihak. Ini yang berbahaya, karena bisa memecah masyarakat,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, PT BSP melalui Humas Martunis Tunius menyatakan telah membeli lahan tersebut dari kelompok warga Desa Sungai Paring. Namun, klaim itu masih dipersoalkan oleh kelompok warga lain yang juga mengaku memiliki hak atas lahan tersebut.
Fordayak pun mendesak pemerintah daerah segera turun tangan sebagai mediator guna mencegah konflik terbuka.
“Jangan tunggu sampai darah tumpah. Ini harus dicegah sekarang,” pungkas Audy.(rk2)
Respon (9)
Komentar ditutup.