PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Dosen sekaligus Koordinator Laboratorium Pusat Kajian Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Palangka Raya, Ahmad Robi Ul’zikri, menilai tahun 2026 akan menjadi periode yang semakin berat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlanjut.
Menurutnya, tantangan kebijakan daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal tahun 2025, mengingat anggaran merupakan “nyawa” dari seluruh kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa meski sektor pendapatan daerah masih ditopang oleh PNBP, pajak dalam negeri, serta bea keluar dari komoditas kelapa sawit dan turunannya, namun sektor belanja justru mengalami tekanan besar akibat kebijakan efisiensi belanja yang diberlakukan pemerintah pusat.
Ia menyoroti proyeksi penurunan APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 yang disebut dapat mencapai 50 persen dibanding tahun 2025. “Jika pada 2025 APBD tercatat mencapai Rp10,3 triliun sebelum perubahan menjadi Rp8,5 triliun, maka proyeksi APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp5,3 triliun. Kondisi ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,”ungkapnya, Minggu (3/1/2026)
Robi menegaskan, keterbatasan fiskal tersebut berpotensi memperlebar jarak antara janji politik kepala daerah dengan kemampuan riil pemerintah daerah dalam merealisasikannya. Dalam teori kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai implementation gap, yakni ketika visi dan program kampanye tidak lagi sejalan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, efisiensi belanja menurutnya bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan kunci menjaga kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah harus mampu memangkas belanja yang tidak produktif dan mengarahkan anggaran pada layanan dasar serta program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,”tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan gejolak sosial. Keterbukaan mengenai kondisi fiskal, alokasi anggaran, serta program yang diprioritaskan akan membantu masyarakat memahami bahwa efisiensi bukanlah pengurangan hak, melainkan strategi bertahan dalam situasi fiskal yang sulit.
Untuk menghadapi 2026, Robi mendorong pemerintah daerah tetap optimis dengan menyusun skala prioritas kebijakan. Ia menekankan empat fokus utama, yakni penguatan sektor ekonomi produktif dan investasi berkelanjutan, perlindungan sektor pendidikan melalui skema beasiswa yang tepat sasaran, menjaga layanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif, serta menggeser pembangunan infrastruktur dari proyek prestisius ke optimalisasi dan pemeliharaan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Selain itu, ia menilai tahun 2026 juga harus menjadi momentum memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui praktik berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan skema ekonomi hijau agar dapat membuka sumber pendapatan dan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan bagi Bumi Tambun Bungai. (RK1)
