PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Rapat tersebut membahas penyampaian jawaban Gubernur Kalteng atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD merupakan proses penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk menciptakan kebijakan fiskal yang berkeadilan,” ujarnya.
Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, mewakili Gubernur Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD 2026 mencapai Rp 7,105 triliun.
“Penyusunan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan kondisi ekonomi, fiskal nasional, dan realisasi tahun sebelumnya,” katanya.
Ia menjelaskan, dana transfer pusat mengalami penurunan dari Rp 4,173 triliun menjadi Rp 2,321 triliun atau berkurang Rp 1,851 triliun.
“Meski terjadi penurunan, pemerintah tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp 266 miliar tanpa mengganggu program prioritas,” tuturnya.
Menanggapi masukan Fraksi PDIP, Leonard menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang serta penyelarasan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih.
“Belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah,” ucapnya.
Kepada Fraksi Partai Golkar, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.
“Langkah efisiensi dan realokasi belanja operasional telah dilakukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas pembangunan,” jelasnya.
Menjawab Fraksi Partai Gerindra, Leonard menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami juga mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan, serta menjamin tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan,” terangnya.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Leonard menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Program ini mengintegrasikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, kepada Fraksi PKB, Leonard menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah juga memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra),” tegasnya.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NasDem dan PAN atas dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui inovasi digital dan sistem non tunai seperti e-Pahari, Samsat Huma Betang, dan QRIS,” imbuhnya.
Leonard berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Semoga Kalteng terus maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (RK1)
