PURUK CAHU, RAKYATKALTENG.com – Persoalan ketersediaan dan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite yang dijual pedagang pengecer tidak berizin masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Murung Raya.
Sejumlah warga mengeluhkan harga BBM yang dijual pedagang pengecer tidak berizin cukup tinggi dan bervariasi. Untuk jenis Pertamax, misalnya, harga di tingkat pengecer disebut mencapai Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per liter. Bahkan, terdapat masyarakat yang mengaku membeli BBM dengan harga hingga Rp30 ribu per liter.
Sementara itu, pedagang pengecer yang memiliki izin memperoleh pasokan BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Puruk Cahu dan menjualnya berdasarkan aturan yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp20 ribu per liter.
Namun, pasokan dari SPBU yang kadang tidak menentu membuat ketersediaan BBM pada tingkat pengecer berizin lebih sering kosong dari pada biasanya. Kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat membeli BBM dari pedagang pengecer tidak berizin dengan harga yang lebih tinggi.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan situasi terkait ketersediaan dan harga BBM, baik melalui informasi masyarakat secara langsung maupun perkembangan di media sosial.
“Kita melihat situasional dan kondisional secara umum, terutama nasional Indonesia, yang kedua regional Kalimantan, yang ketiga wilayah kita Murung Raya. Kita ikuti terus perkembangan dari media sosial maupun person to person yang menyampaikan kepada kita,” kata Rumiadi, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, sebelumnya persoalan yang menjadi perhatian tidak hanya terkait BBM, tetapi juga ketersediaan air bersih serta distribusi barang dan jasa, khususnya untuk wilayah hulu Murung Raya yang memiliki tantangan akses dan distribusi.
Rumiadi menyebut Pemerintah Daerah sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak, di antaranya Satpol PP, TNI, Polri, serta para pengusaha SPBU untuk membahas kondisi distribusi dan ketersediaan BBM di Murung Raya.
“Pada dasarnya, kalau distribusi memang ada sedikit kendala, tetapi tetap lancar untuk kebutuhan Murung Raya. Mengenai ada sedikit lonjakan harga, ini yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah, bagaimana melakukan komunikasi-komunikasi dan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, diperlukan koordinasi lintas sektor agar penetapan harga BBM dapat menjadi ukuran bersama dan tidak menimbulkan gejolak harga yang merugikan masyarakat.
“Insyaallah dalam minggu ini kita akan melakukan rapat koordinasi. Nanti DPRD, Pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, bahkan tidak menutup kemungkinan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) yang menjadi salah satu leading sector akan dilibatkan,” jelasnya.
Rumiadi juga meminta dukungan media massa untuk turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai kondisi distribusi dan harga BBM di Murung Raya.
Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi serta distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen, terutama bagi masyarakat di wilayah hulu.
“Kita secara pribadi maupun secara kelembagaan menaruh perhatian yang sangat positif karena ini kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan BBM itu untuk melancarkan barang dan jasa, baik individu maupun para pelaku ekonomi, dalam rangka memberikan distribusi kepada konsumen dan sebagainya,” pungkasnya. (USW/RK1)
