PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menegaskan penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu terus didorong melalui koordinasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, penyelesaian konflik perkebunan tidak dapat dilakukan secara instan karena sebagian merupakan persoalan lama yang melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan pendekatan yang mengedepankan keadilan.
“Kalau konflik terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas, tentu bisa berdampak terhadap investasi dan kondisi daerah secara umum. Karena itu penyelesaian harus terus didorong,” tegas Arton, Selasa (19/5/2026).
Ia menyebut Kotim menjadi salah satu daerah di Kalteng dengan tingkat laporan konflik perkebunan yang cukup tinggi. Banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor munculnya berbagai persoalan di lapangan.
Meski demikian, DPRD Kalteng mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kotim yang telah membentuk tim penyelesaian konflik guna mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat.
Ke depan, DPRD Kalteng akan terus menginventarisasi seluruh aduan yang masuk sekaligus memantau perkembangan penyelesaian setiap kasus agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara bertahap dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Arton menegaskan penyelesaian konflik perkebunan juga penting untuk menjaga stabilitas daerah serta menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat. (RK1)
