Rakyatkalteng, Palangka Raya – Saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026), Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat sinergi pembangunan desa dan kelurahan.
Pada Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan diikuti jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, kepala desa, serta lurah.
H Shalahuddin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan status siaga karhutla terhitung sejak 1 Agustus hingga 30 September 2026.
“Status siaga karhutla di Kabupaten Barito Utara telah kami tetapkan mulai 1 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Dalam pelaksanaannya, kami memperkuat kerja sama dengan Kodim, Polres dan OPD terkait untuk melakukan pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran,” kata Shalahuddin.
Menurut Bupati Barito Utara dalam kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat desa dan kelurahan. Deteksi dini dan respons cepat dinilai penting untuk mencegah api berkembang dan menimbulkan dampak lebih luas.
Selain persoalan karhutla, Shalahuddin menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara terus menjalankan 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas sebagai arah pembangunan daerah.
“Seluruh program pembangunan terus kami kawal dan sinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program pemerintah pusat, di antaranya Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih menjadi salah satu potensi penting dalam mendukung perekonomian Barito Utara. Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi tersebut agar mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam arahannya menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
“Enam hal yang menjadi perhatian bersama adalah efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran data DTSEN, serta kamtibmas dan kerukunan,” tegas Agustiar.
Gubernur menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi harus dibangun dari desa dan kelurahan. Karena itu, kepala desa dan lurah diminta mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Rakor tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, memperkuat pencegahan karhutla dan narkoba, menyinkronkan data sosial ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan.
Melalui forum tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki langkah yang semakin terarah dan terpadu dalam memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan sebagai fondasi pembangunan Kalimantan Tengah. (Noy)
