PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalteng Tahun Anggaran 2026.
“Rancangan APBD ini telah melalui sejumlah tahapan pembahasan, mulai dari penyusunan, pembahasan bersama DPRD, hingga penyesuaian dan rasionalisasi agar anggaran disusun secara efisien,” ucap Juru Bicara Fraksi PDIP, Ampera A.Y Mebas, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, penyusunan RAPBD dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pemerintah pusat, termasuk melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang bertujuan menyelaraskan tujuan belanja dengan kapasitas fiskal daerah.
“Fraksi kami menilai Nota Keuangan dan RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan belanja yang efektif dan efisien, serta rasionalisasi anggaran agar belanja daerah lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting, termasuk terkait proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 7,105 triliun, serta meminta penjelasan atas dasar perhitungan angka tersebut mengingat kondisi ekonomi global dan nasional yang belum stabil.
“Kami ingin memastikan bahwa proyeksi pendapatan ini realistis dan sudah mempertimbangkan potensi penurunan dari sektor pajak, retribusi, maupun transfer pusat,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti anggaran belanja daerah sebesar Rp 7,3 triliun yang menyebabkan defisit Rp 266 miliar dan akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah defisit ini bersifat sementara atau menjadi bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang,” ujarnya.
Fraksi menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, perikanan, serta peternakan, karena sektor-sektor tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi.
“Kami mendorong agar anggaran untuk sektor-sektor produktif rakyat dapat ditingkatkan, karena di sanalah fondasi ekonomi daerah sebenarnya berada,” jelasnya.
Fraksi PDIP menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel, karena mereka menilai sistem pengawasan yang kuat dapat mencegah kebocoran anggaran serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap pembahasan teknis di tingkat komisi dapat memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalteng,” katanya.
Fraksi PDIP menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan hasil pembahasan dapat sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalteng.
“Pembahasan ke depan harus tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pengendalian bencana, serta peningkatan kualitas hidup melalui sektor pendidikan dan kesehatan,” tutupnya. (RK1)
