Kasatpol PP dan Kaban Kesbangpol Ikut Rapat Virtual Bersama Mendagri

Kasatpol PP Damkar K. Zen Wahyu Priyatna, S.S.T.P., M.I.P turut menghadiri rapat virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Aula Gedung A Setda Murung Raya, Selasa (3/9/2025)

PURUK CAHU, RAKYATKALTENG.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran K. Z Wahyu Priyatna, S.S.T.P., M.I.P bersama Kepala Kesbangpolinmas Nizam Chandrapati, S.E mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian dari ruang gedung A Kantor Bupati Murung Raya, Selasa (02/09/2025).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menyampaikan arahan terkait perkembangan situasi nasional terkini, sekaligus rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025.

Dalam paparannya, Mendagri menyebutkan bahwa sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi.

Aksi-aksi tersebut dipicu oleh sejumlah isu, antara lain tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, hingga penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menanggapi kondisi ini, Mendagri menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah diambil Presiden, antara lain menggelar rapat kabinet internal, bertemu dengan tokoh agama, ormas, serta pimpinan lembaga tinggi negara.

Selain itu, Forkopimda di daerah juga diminta melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan antara demonstrasi damai dengan aksi yang berujung pada kekerasan.

Mendagri Tito juga menginstruksikan para kepala daerah untuk segera mengadakan rapat Forkopimda guna memperkuat koordinasi, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta menggelar doa bersama untuk mendinginkan suasana.

Di samping itu, pemerintah daerah diimbau mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial yang mewah, menghindari sikap “flexing” kemewahan pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, serta memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri.

“Tentu arahnya baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun dalam mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Murung Raya ini,” kata Zen Wahyu usai rapat. (RK1)