SAMPIT, RAKYATKALTENG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini masih belum terliaht adanya gebrakan baru. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Hj Darmawati menyayangkan BUMD masih belum mampu berkontribusi sesuai harapan.
“Kami meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap BUMD. Apa kendala yang dihadapi? Apa karena masalah sumber daya manusianya atau ada kendala lain,” kata Darmawati, Senin (26/4/2021).
Pemkab Kotim telah mendirikan BUMD yang diberi nama Habaring Hurung. Saat pelantikan pada 1 Agustus 2019 lalu. Hampir dua tahun berjalan, belum ada gebrakan dibuat oleh BUMD Habaring Hurung. Padahal BUMD ini dibentuk dengan harapan bisa berkontribusi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Darmawati mengaku belum mengetahui penyebab BUMD Habaring Hurung belum juga berjalan sesuai harapan. Selama ini pemerintah kabupaten juga belum ada memberi penjelasan kepada DPRD terkait seperti apa rencana pengembangan BUMD tersebut.
Jika digarap oleh BUMD maka daerah akan mendapat pemasukan berupa pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, pengawasannya juga akan mudah sehingga misi pelayanan yang diemban pemerintah daerah juga bisa dijalankan melalui BUMD.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan posisi Halikinnor yang kini menjabat sebagai bupati, seharusnya bisa lebih leluasa mendorong pengembangan BUMD Habaring Hurung sesuai konsep dan rencana BUMD itu dibentuk.
Jika ada keseriusan, kata Darmawati, BUMD bisa berjalan sesuai harapan. Kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Berbeda halnya jika memang direksi BUMD merasa tidak sanggup mengemban amanah tersebut, maka akan sulit berkembang. Baca juga: Masyarakat Kotim diimbau waspadai uang palsu
“Makanya saya sarankan dievaluasi. Lihat apa yang menjadi permasalahannya. Di mana kelemahannya. Jangan dibiarkan BUMD dibentuk tapi tidak jalan. Memang perlu keseriusan dan semangat tinggi untuk mengurus BUMD agar bisa maju,” ujar Darmawati. (hun)
