MUARA TEWEH, RAKYATKALTENG.com – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (10/9).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, dengan didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri 20 anggota dewan, Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Kapolres Barito Utara, Kasi Intel Kejari Barut, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Barito Utara menyampaikan pendapat akhir mereka. Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Jiham Nur, Fraksi PKB oleh Suhendra, Fraksi PDIP disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Fraksi Aspirasi Rakyat oleh Bina Husada, dan Fraksi Karya Indonesia Raya oleh H. Tajeri.
Meskipun memberikan beberapa catatan dan saran, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kerjasama dan komitmen mereka dalam proses pembahasan Raperda ini.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh anggota dewan dan fraksi yang telah memberikan perhatian serius dalam pembahasan Raperda ini. Harapan kami, pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Kabupaten Barito Utara,” ujar Hj Mery Rukaini.
Sementara itu, Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas sinergi yang baik dalam proses pengawasan dan penganggaran.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami menyampaikan terima kasih atas masukan, catatan, dan persetujuan yang telah diberikan oleh DPRD. Raperda ini merupakan bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat, dan akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ungkap Indra Gunawan.
