SAMPIT,RAKYATKALTENG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mendesak agar pemerintah daerah rencana relokasi terminal pelabuhan bongkar muat di dalam kota Sampit. Apakah akan direlokasi keberadaaanya atau masih dipertahankan di dalam perkotaan.
“Salah satu yang menjadi persoalan sulit nanti kita hadapi ini adalah masalah pelabuhan yang ada di dalam Kota Sampit ini. Ini sebenarnya sudah lama diusulkan untuk relokasi dimasa pemerintahan Supian Hadi dulu, tapi sampai sekarang kami belum melihat apakah hasilnya,”kata dia.
Diketahui di era pemerintahahan Supian-Taufiq sejak periode pertama getol untuk memindahkan pelabuhan itu ke arah Bagendang.
Sejak 2013 lalu Pelindo III sudah tiga kali menyampaikan rencana membangun terminal penumpang, penginapan dan pertokoan, namun sampai sekarang belum juga terealisasi. Jika itu dilaksanakan, kata Supian, saat ini seharusnya sudah selesai. Aktivitas bongkar muat barang menggunakan kendaraan berat yang hilir mudik ke Terminal Sampit Pelabuhan Sampit, membawa dampak kurang baik. Tingkat kerusakan jalan di kawasan kota yang dilintasi angkutan berat itu makin tinggi dan rawan kecelakaan.
Handoyo menyebutkan kondisi demikian tidak bisa dibiarkan karena akan menganggu infrastruktur dalam kota Sampit. Selain itu juga kendaraan besar yang melintas di jalan S Parman sudah tidak bisa lagi dibiarkan karena selain menyebabkan kerusakan jalan juga faktor keselamatan warga.
“Contohnya saja sudah berapa kali truk fuso amblas di jalan S Parman maupun jalan Ahmad Yani. Apa mungkin terus menerus truk bobot besar ini dibiarkan. Jadi tidak bisa lagi pelabuhan dalam kota, pemerintah daerah harus segera koordinasi dengan Pelindo untuk membicarakan hal ini. Bagaimana pun Pemkab Kotim punya kewenangan untuk itu,” tegas dia.
Menurutnya, jika pelabuhan itu dipindah, maka ketahanan jalan dalam Kota Sampit bisa lama. Namun sebaliknya jika tetap dibiarkan, maka jalan akan cepat rusak lalu menelan anggaran untuk penanganan dengan jumlah besar.
“Kalau urusan jalan rusak tidak cukup hanya Rp 200-300 juta, tapi mencapai miliaran rupiah, ditambah dengan kondisi seperti ini, keuangan Kotim lagi terjun bebas, beban pemerintah akan semakin berat,”tukasnya.(hun)
