Rakyatkalteng, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, saat ditemui usai Rapat Badan Musyawarah di Ruang Komisi I DPRD, menyampaikan bahwa persoalan pertambangan emas tradisional perlu disikapi secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum.
“Sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertambangan emas tradisional. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut. Selain itu juga dari aspek sosial ekonomi hukum dan tetap memeperhatikan kaidah-kaidah lingkungan yang ada agar tetap terjaga,” kata Patih Herman AB.
Menurut politisi Demokrat tersebut, RDP menjadi momentum penting untuk mendengarkan seluruh pihak sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat maupun pemerintah.
“Kami berharap semua pihak dapat hadir dan menyampaikan pandangannya secara terbuka. DPRD ingin mencari solusi yang konstruktif, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai peluang legalisasi usaha, mekanisme perizinan, serta ketentuan yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Patih Herman AB menambahkan bahwa DPRD berkomitmen mengawal hasil RDP agar dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Melalui pelaksanaan RDP tersebut, DPRD Barito Utara berharap tercipta dialog yang produktif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan pertambangan emas tradisional di daerah, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
