PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, mengusulkan perluasan sistem pembayaran nontunai pada berbagai layanan pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital dapat mengurangi potensi kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya, baru-baru ini.
Muhajirin mencontohkan mekanisme pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng yang sebagian besar masih dilakukan secara tunai. Menurutnya, sistem tersebut perlu diarahkan menuju pembayaran digital agar proses transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan terdokumentasi dengan baik.
“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” tegas Muhajirin.
Ia menegaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, akuntabel, dan meminimalkan proses manual.
“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” tambahnya.
Muhajirin berharap, pemerintah provinsi terus mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin. (RK1)
