PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Helmi, meminta pemerintah daerah mengintegrasikan sistem pelayanan publik antarinstansi sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, sistem pelayanan yang saling terhubung akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi karena data tidak perlu diinput berulang kali.
“Jika antarinstansi sudah saling terhubung, masyarakat tidak perlu mengisi data berulang kali. Cukup satu kali input untuk mengakses berbagai layanan,” jelasnya.
Helmi mengatakan digitalisasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius karena mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” kata Helmi, belum lama ini.
Legislator Partai Gerindra ini menilai transformasi digital bukan lagi sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan pemerintahan lebih sederhana dan mudah diakses.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pelayanan yang cepat dan tidak berbelit adalah harapan masyarakat, dan teknologi adalah jawabannya,” tambahnya.
Meski demikian, Helmi mengingatkan digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi layanan. Pemerintah daerah juga harus memastikan tersedianya infrastruktur jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan serta menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem tersebut.
“Bukan sekadar punya aplikasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan jaringan internet tersedia hingga ke desa-desa, serta menyiapkan SDM yang kompeten dalam pengelolaannya,” katanya.
Ia optimistis transformasi digital yang didukung infrastruktur memadai dan sistem pelayanan yang terintegrasi akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, serta memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat.
“Digitalisasi harus menjadi agenda utama demi pelayanan yang merata dan mudah diakses semua kalangan, termasuk di pelosok,” tandas Helmi. (RK1)
