Rakyatkalteng, Muara Teweh – Adanya keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di wilayah seputaran Kota Muara Teweh, turut mendapat perhatian dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi.
Dirinya meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pengawasan ketertiban umum serta meningkatkan koordinasi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Menurut H. Al Hadi, menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Satpol PP, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap pengawasan dan patroli ketertiban umum terus ditingkatkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran petugas di lapangan sangat penting sebagai langkah pencegahan sekaligus respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul,” kata H. Al Hadi.
Ia mengatakan, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah keberadaan ODGJ yang berkeliaran di sejumlah lokasi dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan mengedepankan aspek perlindungan serta pelayanan kesehatan.
“ODGJ merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Menurut H. Al Hadi, upaya penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga pihak keluarga.
“Koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar penanganan yang dilakukan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan yang bersangkutan juga mendapatkan penanganan yang tepat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan ketertiban umum dan keamanan lingkungan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.
