RAKYATKALTENG.com SAMPIT-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah memastikan tiga program Presiden Prabowo Subianto akan berjalan dengan maksimal di Kabupaten Kotim. Ketiga program itu yakni pengelolaan perkebunan kelapa sawit negara melalui Kerjasama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara, Koperasi Merah Putih serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Juliansyah, menegaskan bahwa penanganan lahan perkebunan di daerah kini berada di bawah kendali PT Agrinas, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah ini menjadi upaya strategis untuk menertibkan pengelolaan perkebunan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi koperasi dan perusahaan di Kotim.
“Semua ini saya sampaikan kepada lapisan masyarakat, baik perusahaan-perusahaan perkebunan maupun koperasi. Kami sudah menerima informasi langsung dari pusat bahwa untuk Satgas PKH yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat, kini seluruhnya diserahkan kepada Agrinas. Jadi jangan diragukan lagi, karena Agrinas ini memang ditugaskan untuk menangani permasalahan tersebut secara profesional,” ujar Juliansyah.
Ia menjelaskan, Agrinas akan bekerja berdasarkan data dan fakta hasil temuan Satgas di lapangan. Dari hasil tersebut, ditemukan sejumlah perusahaan maupun koperasi yang melanggar ketentuan, termasuk berada di kawasan hutan produksi (HP) atau beroperasi tanpa izin resmi.
“Ini yang perlu ditertibkan. Agrinas juga telah menawarkan kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kotim, agar jika ada perusahaan atau koperasi yang ingin mengelola perkebunan, bisa langsung membuat surat permohonan ke Agrinas. Nantinya akan ada pertemuan dan arahan terkait kewajiban yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Juliansyah menambahkan, DPC Gerindra Kotim mendapat instruksi langsung dari DPP Gerindra untuk ikut mengawal dan mengamankan proses tersebut agar berjalan sesuai aturan. Hal ini, katanya, menjadi dasar bagi pihaknya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada yang perlu diragukan terkait kinerja Agrinas.
“Kami sudah diperintahkan oleh pusat untuk mengamankan kebijakan ini. Jadi kalau ada isu atau kabar simpang siur di lapangan, itu tidak benar. Agrinas benar-benar akan membantu koperasi dan perusahaan agar ke depan semua lebih tertib dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan Agrinas justru membawa harapan baru bagi pelaku usaha di sektor perkebunan. Sebab, dengan mekanisme yang lebih terbuka dan terukur, persoalan legalitas lahan bisa diselesaikan tanpa harus merugikan masyarakat atau perusahaan.
“Apapun bentuknya nanti, lahan-lahan yang masuk kawasan akan diupayakan untuk diputihkan, dan yang belum memiliki izin akan dibantu agar bisa mengantongi izin secara resmi ke depan. Ini bentuk komitmen pemerintah dan BUMN untuk menata sektor perkebunan agar lebih berkeadilan,” tegas Juliansyah.
Sedangkan komitmennya untuk mendukung penuh pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah desa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian masyarakat melalui gerakan koperasi.
Juliansyah, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat instruksi langsung dari pusat untuk turut memantau dan membackup jalannya pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah. “Kami juga disuruh membackup dan memantau masalah pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini memang harus kita galakkan dan dorong agar benar-benar berkemajuan di setiap desa,” ujarnya.
Menurut Juliansyah, hingga saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kotawaringin Timur telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan. Bahkan saat ini ada tenaga teknis 22 orang dari Jakarta yang ditugaskan di Kotim untuk mengawal pelaksanaan KMP di Kotim
“Alhamdulillah, di Kotim ini sesuai data kami dan informasi dari Dinas Koperasi, pembentukannya sudah 100 persen. Bahkan ada beberapa koperasi yang sudah memiliki kantor sendiri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, gerakan ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan ekonomi rakyat berjalan secara merata dan berkelanjutan.Menariknya, Juliansyah juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menurunkan beberapa tenaga ahli dari Jakarta untuk membantu Dinas Koperasi Kotim dalam memperkuat aspek administrasi dan kelembagaan koperasi.
“Saya dapat informasi bahwa untuk membantu administrasi di Dinas Koperasi, sudah ada beberapa tenaga ahli yang diperbantukan langsung dari pusat. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat gerakan Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Sedangkan untuk program MBG kata Juliansyah Bulan Januari mendatang akan segera dilaksanakan. Dia meyakini dengan persiapan yang sudah ada di setiap Satuan Pelayanam Pemenuhuan Gizi yang ada sudah berjalan.
“MBG akan berjalan awal tahun 2026 dan saat ini sudah tahap persiapan dan penyelesaian pusat pusat pelaksana MBG atau SPPG, “kata Juliansyah. (Rk2)
