Tekankan Pengawasan Pelaksanaan Proyek Pemerintah

Anggota DPRD Kotim, Abdul Kadir

SAMPIT,RAKYATKALTENG.com-Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin (Timur), Abdul Kadir mengakui jika mereka memahami kebutuhan infrastruktur dasar yang besar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi). Namun, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan mutu dan efisiensi proyek, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur agar tidak membebani APBD di tahun berikutnya.

“Mohon pemeliharaan infrastruktur ini menjadi fokus perhatian. Karena kita perhatikan banyak infratruktur mengalami kerusakan kecil, namun dibiarkan sehingga menjadi parah dan tentu membebani anggaran berikitnya,”kata Abdul Kadir (4/11/2025).
Dia juga menegaskan saat ini memang kondisi anggaran sangat sulit namun bukan berarti hal itu lantas membuat program seluruhnya stagnan. Dia menyebutkan untuk mensiasati hal tersebut perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dengan membentuk Tim optimalisasi PAD lintas OPD, dengan target tahunan dan indikator kinerja.

” Kembangkan sumber PAD baru, misalnya sektor digital, pariwisata, jasa logistik, dan pengelolaan aset.Evaluasi kebocoran retribusi dan lakukan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah.”tegasnya.

Dilain sisi juga sangat perlu fisiensi dan prioritas belanja daerah. Dengan melakukan proses evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran pemerintah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dengan prioritas kebijakan terutama pada belanja rutin dan administrasi agar ruang fiskal meningkat.
“Fokuskan belanja pada program berdampak langsung pada masyarakat: ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pelatihan yang mendorong ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar produktif,”saran dia.

Tidak kalah penting dilakukan yakni penguatan akuntabilitas dan kinerja OPD. Dengan menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis anggaran (performance-based budgeting). Setiap tambahan anggaran wajib disertai indikator hasil yang terukur (output dan outcome). Sehingga anggaran yang di belanjakan bukan hanya sekedar pelaksanaan program dan tunal tanggung jawab administrasi. Tetapi betul-betul berdampak nyata kepada masyarakat. (Rk2)