SAMPIT,RAKYATKALTENG.com– Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto, menyoroti usulan anggaran yang diajukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk mendukung persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng 2026.
Menurutnya, angka sementara yang muncul dalam pembahasan masih terlalu kecil dan jauh dari kebutuhan ideal untuk mempersiapkan atlet berprestasi.
“Masih dalam proses perundingan dengan Dispora. Angka yang muncul itu sekitar Rp750 juta, tapi kita juga belum tahu pasti dari total berapa yang diajukan. Dalam RDP sebelumnya, mereka sempat menyebut kebutuhan minimumnya bisa mencapai Rp15 miliar. Jadi kalau sekarang hanya Rp750 juta, tentu sangat jauh dari harapan,” kata Dadang, Sabtu 25 Oktober 2025.
Ia menilai, jika alokasi anggaran sebesar itu tidak segera ditinjau ulang, maka target mempertahankan predikat juara umum yang pernah diraih Kotim pada Porprov sebelumnya akan sulit dicapai.
“Kalau keinginan KONI ingin mempertahankan jumlah medali di Porprov 2026 mendatang, tapi tidak tegak lurus dengan distribusi anggarannya, ya sulit tercapai,” tegasnya.
Dadang menjelaskan, sejumlah cabang olahraga (cabor) mulai melakukan persiapan sejak dini. Beberapa di antaranya bahkan sudah memulai tahapan seleksi atlet.
“Acara Porprov rencananya digelar September–Oktober 2026. Cabor-cabor seperti IPSI sudah mulai seleksi, panahan bulan depan mulai juga. Setelah seleksi, akan ada pemusatan pelatihan yang biayanya tidak kecil. Latihan lima hari seminggu itu pasti butuh biaya besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi III akan berupaya mencari solusi untuk meningkatkan nominal anggaran agar lebih realistis.
“Kami akan coba semaksimal mungkin mencari cara menaikkan angka itu, entah dari sumber mana. Karena ini bukan sekadar kegiatan rutin, tapi ajang bergengsi di level provinsi yang membawa nama daerah,” jelas Dadang.
Dirinya menambahkan, hasil pembahasan akhir akan ditentukan dalam rapat kompilasi Senin mendatang, di mana seluruh kebutuhan dari setiap komisi akan dihitung secara keseluruhan.
“Nanti kita sampaikan juga ke TAPD bahwa Kotim jangan sampai kehilangan gengsi karena anggaran yang tidak seimbang. Kita paham kondisi keuangan, tapi efisiensi bukan berarti pemangkasan, melainkan pengaturan ulang prioritas,” tegasnya.
Selain soal Porprov, Dadang juga menanggapi kabar terkait kekurangan dana TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Dispora. Ia menyebut hal itu hanya terjadi karena miskomunikasi antar pihak.
“Tadi sempat ada kebingungan dalam rapat karena datanya tidak sinkron, ada tiga sumber data yang berbeda. Tapi setelah kami komunikasikan dengan tim anggaran, dinyatakan bahwa dana untuk gaji, TPP, dan belanja rutin itu Insya Allah tersedia. Jadi yang disampaikan Dispora tadi soal kekurangan dana, itu tidak benar, hanya miskomunikasi saja,” jelasnya.
Dadang berharap ke depan koordinasi antarinstansi dapat lebih solid agar pembahasan anggaran bisa berjalan efisien tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
“Kuncinya komunikasi dan data yang akurat. Kalau itu kuat, pembahasan seperti ini bisa lebih cepat dan hasilnya lebih baik untuk masyarakat,” tutupnya.(rk2)
