Profiling ASN dalam Meningkatkan Proesionalitas di Dukung Penuh oleh DPRD Barito Utara

ANGGOTA KOMISI I DPRD BARITO UTARA – Patih Herman AB
ANGGOTA KOMISI I DPRD BARITO UTARA – Patih Herman AB

MUARA TEWEH, RAKYATKALTENG.com – Pelaksanaan Profiling ASN (ProASN) berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapat dukungan penuh dari DPRD Barito Utara.

 

Patih Herman AB, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur di era birokrasi modern.

 

Ia juga menilai bahwa penerapan CACT oleh BKPSDM Barito Utara merupakan inovasi yang tepat dalam memastikan kompetensi ASN dapat dipetakan secara objektif dan terukur. Ia menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan SDM aparatur adalah keniscayaan yang harus terus didorong.

 

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemkab Barito Utara yang mulai melaksanakan Profiling ASN berbasis CACT. Ini bukan hanya sekadar tes, tetapi bagian dari strategi besar menyiapkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan birokrasi ke depan,” ujar Patih Herman AB, Rabu (10/12).

 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPRD siap mendukung penguatan sistem manajemen talenta aparatur, termasuk dari aspek regulasi dan penganggaran, agar pelaksanaannya dapat berkelanjutan.

“Penguatan kualitas ASN adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan metode seperti CACT, kita dapat memastikan pegawai yang ditempatkan di setiap posisi benar-benar kompeten sesuai kebutuhan organisasi,” tambahnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan Profiling ASN berbasis CACT resmi dimulai di Kantor BKPSDM Barito Utara dan dibuka oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md, mewakili Bupati H. Shalahuddin. CACT digunakan untuk mengukur kompetensi manajerial, sosial kultural, potensi intelektual, literasi digital, serta preferensi karier ASN.

Pemkab Barito Utara berharap pelaksanaan Profiling ASN ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan performa aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan legislatif, program ini diharapkan semakin optimal dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berdaya saing.