SAMPIT RAKYATKALTENG.com-Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia, menilai persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi selama ini akibat kurangnya pengawasan dan pengawalan pihak Pertamina itu sendiri. Maka dari itu dia mendesak Pertamina agar memperketat pengawasan terhadap seluruh SPBU di wilayah Kotim.
“Pertamina harus menindak tegas SPBU yang lalai atau diduga membiarkan praktik pengisian berulang seperti itu. Pengawasan harus diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Menurutnya juga selama ini minimnya pengawasan secara factual di lapangan oleh pihak pertamina. Akibatnya pelangsiran BBM subsidi itu berangsur-angsur dianggap hal biasa. Padahal jelas dan tegas dalam ketentuan bahwa dalam distribusi BBM subsidi itu ada regulasi yang harus dipatuhi.
Politisi Perindo asal Dapil 5 ini juga mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan dan antrean panjang di SPBU. Karena itu, ia meminta aparat terkait ikut turun melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Kalau dibiarkan terus, masyarakat akan makin tidak percaya terhadap sistem pembelian BBM bersubsidi. Ini harus jadi perhatian serius semua pihak,” tegas Hendra.
Apalagi, kata Hendra SPBU di luar Kota Sampit sangat memprihatinkan. Masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi itupun luput. Kondisi ini sudah sejak lama terjadi, kalaupun ada pengawasan pun tidak berkelanjutan. Kegiatan pengawasan hanya sekadar formalitas.
“Silakan saja cek lapangan bagaimana sulitnya masyarakat ini mengakses BBM subdisi ini, tapi penyimpangan itu terjadi didepan mata tanpa ada penindakan,’kata dia.
Menurutnya persoalan itu bukan kekurangan kouta tetapi distribusi dari SPBU yang banyak tidak tepat. Untuk kebutuhan harian di wilayah Kotim, kuota Pertamax sejumlah 151 kiloliter (KL) per hari, sedangkan Pertalite mencapai 366 KL per hari.(rk2)
