PALANGKA RAYA, RAKYATKALTENG.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tito menyebut, dua mesin penggerak ekonomi yaitu swasta dan pemerintah harus berjalan seimbang agar pertumbuhan ekonomi dapat melompat signifikan.
“Mesin pemerintah ini di antaranya realisasi belanja yang harus dioptimalkan sehingga bisa mendongkrak karena mesin pemerintah selain akan mendorong uang beredar ke masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga akan bisa menstimulasi swasta,” kata Tito dalam keterangannya Selasa, (21/10/2025).
Rapat tersebut diikuti Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur dan Plt Sekda Kalteng di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri memiliki tugas mendorong dan mengawasi pelaksanaan APBD di seluruh daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Tito mengatakan, Kemendagri terus melakukan monitoring bulanan untuk memastikan efektivitas penggunaan APBD.
Ia menambahkan, ada tiga sumber utama pendapatan daerah, yakni Transfer Keuangan Daerah dan Desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta pendapatan lain seperti BUMD.
Tito berharap realisasi belanja bisa lebih cepat agar berdampak pada peningkatan ekonomi daerah dan nasional.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo memproyeksikan Proyeksi struktur dan volume penganggaran APBD 2026.
Pendapatan Daerah dipresiksi sebesar Rp7,105 triliun lebih, Belanja Daerah Rp7,3 triliun lebih, dan Defisit Rp266 miliar lebih. Selain itu, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp266 miliar lebih, SiLPA Rp266 miliar lebih, serta Pembiayaan Netto Rp266 miliar lebih. (RK1/ADV)
