MUARA TEWEH, RAKYATKALTENG.com – DPRD Barito Utara turut menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemeriksaan tersebut dimulai dengan pelaksanaan Entry Meeting yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Barito Utara, pada Senin (14/7).
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, mengungkapkan dukungannya terhadap proses pemeriksaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap BPK dapat melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap laporan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami juga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, seperti yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Hj. Mery Rukaini, perolehan opini WTP tersebut sangat penting, tidak hanya sebagai pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai bukti keseriusan Pemkab Barito Utara dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun.
Hj Mery Rukaini juga mengharapkan agar selama pemeriksaan, tim BPK tidak hanya melakukan verifikasi data, tetapi juga memberikan bimbingan dan masukan konstruktif bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah di masa depan.
Proses pemeriksaan oleh BPK tersebut akan berlangsung selama 30 hari ke depan, dengan harapan dapat mengidentifikasi setiap potensi kelemahan dalam laporan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Pj Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara akan berusaha keras untuk memperbaiki laporan keuangan daerah dan siap mengikuti segala arahan serta petunjuk yang diberikan oleh tim BPK.
“Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Indra Gunawan.
