Dibayangi Kekurangan Anggaran, Wakil Ketua DPRD Sarankan Ini

SAMPIT,RAKYATKALTENG.com-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menyebutkan berdasarkan laporan hasil APBD Kotim Tahun 2026 yang sudah disahkan Fraksi Partai Golkar memandang bahwa salah satu permasalahan mendasar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 adalah terjadinya kesenjangan fiskal yang signifikan. Hal ini dipicu oleh penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp 383 miliar, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dampak langsung dari penurunan transfer ini adalah terjadinya kekurangan pembiayaan pada berbagai sektor strategis yang secara kumulatif mencapai sekitar Rp 571 miliar sebagaimana yang di laporkan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.”kata Rudianur

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan perlunya melakukan Tindakan nyata dalam menangani masalah tersebut diantaranya harus ada strategi keuangan daerah. Pertama yang harus dilakukan yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif. Inovasi sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui kemitraan dengan dunia usaha, sinergi CSR, serta mendorong investasi sektor riil daerah. Dalam hal penggunaan anggaran perlunya Efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif agar setiap rupiah APBD memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

Selain itu juga, lanjut Rudianur sinkronisasi perencanaan dan arah pembangunan. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa RAPBD 2026 perlu lebih kuat dalam sinkronisasi dalam perencanaan dan arah pembangunan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat dalam rangka percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045

“Kami mendorong agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD benar-benar berorientasi hasil dan selaras dengan arah RPJPD 2025–2045 yang telah disusun. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi instrumen strategis pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat.”tukasnya.(rk2)