SAMPIT,RAKYATKALTENG.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menyoroti efektivitas penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, khususnya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jembatan. Ia menilai, alokasi dana pokir yang terbatas sering kali membuat pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
“Mungkin ini perlu kita pikirkan bersama lagi, terutama kegiatan yang menggunakan dana pokir untuk pembangunan jembatan di Kota Besi. Banyak jembatan di daerah kita ukurannya kecil dan kondisinya memprihatinkan, sementara dana pokir yang tersedia tidak cukup untuk membangun jembatan yang kuat dan permanen,” ujar Mariani saat rapat kompilasi RAPBD Kotim 2026 (27/10/2025)
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD perlu duduk bersama membahas kembali prioritas pembangunan yang dibiayai melalui dana pokir. Mariani menilai perlu adanya penyesuaian antara skala kebutuhan di lapangan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kalau kita paksakan dengan anggaran terbatas, hasilnya tidak maksimal. Karena itu, perlu dicari solusi bersama agar jembatan yang dibangun bisa tetap fungsional meskipun dengan biaya yang tidak terlalu besar,” ujarnya.
Politisi asal daerah pemilihan yang meliputi wilayah pedalaman Kotim itu menjelaskan, kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan kecil di desa-desa yang masih membutuhkan perhatian serius. Namun di sisi lain, dana pokir tiap anggota dewan juga harus dibagi untuk berbagai kegiatan lain seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, hingga sarana sosial masyarakat.
“Mungkin nanti bisa kita bicarakan bersama, supaya jembatan yang dibangun tidak harus terlalu besar. Kita bisa mencari alternatif model jembatan sederhana, baik dari segi bahan maupun desain, agar tetap bisa digunakan masyarakat dan tidak membebani anggaran,” jelasnya.
Mariani menambahkan, efisiensi dalam penggunaan dana pokir bukan berarti mengurangi nilai manfaat, tetapi lebih pada pengaturan prioritas agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang penting adalah asas manfaatnya. Kalau dengan dana terbatas kita bisa membangun lebih banyak fasilitas yang berguna bagi masyarakat, itu jauh lebih baik daripada memaksakan satu proyek besar tapi belum tentu selesai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar ke depan setiap usulan program dari dana pokir dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah (RPD) maupun RPJMD, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan memiliki arah yang jelas.
“Kita berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin baik. Dengan perencanaan yang matang, setiap rupiah dari dana pokir bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di desa-desa yang masih minim infrastruktur,” pungkas Mariani.(rk2)
