Rakyatkalteng, Muara Teweh – H. Nurul Anwar, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, menilai evaluasi terhadap progres fisik dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Yang mana hal tersebut ia tanggapi berkaitan dengan arahan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, kepada jajaran Dinas PUPR agar segera mengevaluasi berbagai kendala pekerjaan dan menyiapkan langkah percepatan menjelang akhir tahun. Arahan itu disampaikan di Aula Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, Senin (19/10/2026).
Nurul Anwar juga memandang evaluasi secara berkala diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui secara jelas perkembangan setiap proyek, kendala yang dihadapi, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target pelaksanaan.
Ia turut menilai, pada realisasi anggaran dan progres fisik harus berjalan seimbang. Penyerapan anggaran yang tinggi perlu disertai hasil pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi teknis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, lajutnya, setiap bidang di lingkungan Dinas PUPR diharapkan melakukan pemetaan terhadap proyek yang mengalami keterlambatan, termasuk mengidentifikasi persoalan perencanaan, ketersediaan material, administrasi, dan koordinasi dengan kontraktor.
Menurut politisi dari PKB tersebut juga, penyelesaian kendala sejak dini dapat membantu mencegah keterlambatan yang lebih panjang. Komunikasi antara pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana juga harus berjalan efektif agar keputusan terkait percepatan pekerjaan dapat segera ditindaklanjuti.
Ia turut menyoroti pentingnya penanganan proyek strategis, termasuk pembangunan jembatan dan pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh. Infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Meski demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap mutu pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap kontrak harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan proyek.
Ia juga menilai transparansi dan akuntabilitas perlu terus diperkuat agar penggunaan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal.
Melalui evaluasi menyeluruh, Dinas PUPR diharapkan mampu menyusun langkah tindak lanjut yang jelas, menetapkan prioritas penanganan kendala, dan mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak serta aturan pengelolaan anggaran.
Nurul Anwar berharap seluruh jajaran terkait dapat bekerja secara profesional dan meningkatkan koordinasi sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
