Rakyatkalteng, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Kajari, perwakilan Dandim 1013/Mtw, Kepala Perbankan, Kepala Perangkat Daerah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, para Camat se-Kabupaten Barito Utara, serta insan media.
Acara yang diawali dengan pengantar dari Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, M.AP., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memastikan pelaksanaan program TSLP sejalan dengan prioritas pembangunan dan berdampak pada peningkatan PAD.
Dalam sambutan Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T. menekankan bahwa pelaksanaan TSLP bukan sekadar kewajiban formal, tetapi wujud nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui pelaksanaan TSLP yang terarah dan terkoordinasi, berbagai program pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya, H SHalahuddin juga mengajak seluruh perusahaan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk melalui kontribusi CSR pada pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Barito Utara.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Sosial PMD, dan Dinas PUPR, yang masing-masing memaparkan kondisi terkini sektor pertanian, perizinan, lingkungan, CSR, serta pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Usai pemaparan, digelar diskusi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai peningkatan peran CSR dalam mendukung pembangunan dan optimalisasi PAD.
Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperkuat sinergi di sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan dan migas.
