RAKYATKALTENG.com SAMPIT-Efisiensi anggaran tahun 2026 mendatang imbas dari pemotongan Transfe ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat akan bedampak ke semua sektor, bahkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pun akan berimbas. Ketua DPRD Kotim, Rimbun menyebutkan hanya sktor-sektor mendasar dan urusan wajib adalah hal yang pertama harus terpenuhi.
‘Kalau TPP pasti kena imbasnya tahun depan, kalau melihat dari angka pengurangan yang besar mendekati angka setengah triliun itu,’kata Rimbun kemarin.
Menurutnya, TPP ASN itu nilainya juga cukup besar, kemungkinan akan dikurangi cukup besar, apalagi setiap belanja OPD pun mengalami pengurangan hamper 40 persen. “Mau bagaimana lagi karena memang anggaran dari pemerintah pusat yang sangat banyak dikurangi jadi daerah harus pandai mengatur anggaran sehingga urusan pelayanan dasar tidak terabaikan,’kata dia.
Selain TPP ASN yang juga cukup membebani anggaran yakni tenaga PPPK yang baru saja diangkat, bahkan untuk membayar mereka tersebut anggaranya berlipat ganda dari sebelumnya.
‘Ya tentu sampai 3 kali lipat dari gaji mereka saat mereka (PPPK.red) honorer lalu yang harus dianggarkan, makanya saya katakan tahun depan kita harus super berhemat,”ujarnya.
Rimbun mengakui ketergantungan dari dana transfer ini sangat besar dan itu tidaklah hanya dirasakan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur saja tetapi pun hamper semua kabupaten kota merasakan dan mengeluhkan.
Diketahui anggaran belanja pegawai dari APBD Kotim tahun 2025 ini mencapai angka Rp957,2 miliar. Belanja pegawai ini digunakan untuk gaji dan tunjangan, Honorarium. Proyeksi tahun 2026 tentunya anggaran belanja pegawai akan lebih besar dikarenakan ada PNS baru serta PPPK yang baru diangkat.
“Untuk mensiasatinya belanja pegawai ini supaya tidak terlalu besar maka TPP Ini kemungkinan akan dihitung kembali,’katanya.
Menurutnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan, guna menggali potensi yang ada untuk membiayai program yang tidak bisa terbiayai dari TKD tersebut.(rk2)
