Rakyatkalteng, Muara Teweh – Dalam mengantisipasi dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada sektor pertambangan sebagai imbas penyesuaian kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar segera menyusun langkah strategis.
Dikatakannya, pada sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Barito Utara. Karena itu, berkurangnya aktivitas produksi berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama para pekerja dan keluarganya.
“Kami menerima informasi bahwa hingga pertengahan tahun 2026 sudah ada ratusan tenaga kerja yang terdampak PHK maupun dirumahkan. Ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas,” kata Ardianto.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap seluruh pekerja yang terdampak sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan.
Lanjutnya, terkait data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan maupun merancang program pemberdayaan ekonomi. Disamping itu juga ia turut mengimbau perusahaan pertambangan dan kontraktor agar mengedepankan komunikasi yang baik dengan para pekerja serta tetap memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hubungan industrial yang harmonis harus tetap dijaga. Perusahaan diharapkan mengutamakan langkah-langkah yang dapat meminimalkan PHK serta memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi,” katanya.
Lebih lanjut, Ardianto mendorong pemerintah daerah memperluas program pelatihan kerja dan pengembangan usaha produktif agar para pekerja yang terdampak memiliki peluang beralih ke sektor ekonomi lainnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan RKAB agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah penghasil batu bara.
“DPRD akan terus mengawal persoalan ini. Harapan kami, pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik agar dampak terhadap tenaga kerja dan perekonomian daerah dapat diminimalkan,” pungkasnya.
