THR Tidak Cair, Anggota DPRD Mengamuk

Salah satu anggota DPRD Maluku Tengah melempar pintu kaca gedung DPRD hingga pecah. Foto/Tangkapan Layar/Ist

RAKYATKALTENG.com – Dua oknum Anggota DPRD Maluku Tengah merusaki fasilitas kantor mereka sendiri. Tindakan ini dilakukan diduga karena aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tak kunjung direalisasi oleh para pimpinan dewan.

Pengerusakan kantor DPRD  Maluku Tengah itu di kantor DPRD di Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada Rabu 3 April 2024.

Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan dua oknum anggota DPRD Malteng, mereka melempari pintu kaca itu secara bergantian menggunakan batu, kayu dan kursi, hingga kaca jatuh dan berhamburan di lantai kantor tersebut.

Aksi anarkis ini dilakukan mereka kecewa lantaran sudah menjelang lebaran, THR belum juga dibayar.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat dua oknum anggota dewan tersebut melempari pintu kaca depan kantor DPRD Malteng dengan batu, kayu, dan kursi hingga kaca pecah dan berhamburan di lantai. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas lambatnya pencairan THR, di mana menjelang lebaran, THR mereka masih belum dibayarkan.

Pegawai dan anggota DPRD lain yang ada di lokasi kejadian hanya bisa diam dan tak mampu melerai amukan kedua oknum wakil rakyat tersebut. Salah satu oknum bahkan terlibat adu argumen dengan salah satu pimpinan DPRD di tengah kekacauan.

Salah satu anggota DPRD Malteng yang terlibat dalam aksi tersebut, Jen Marasabessy, mengatakan bahwa semua anggota DPRD Malteng memiliki hak yang sama dalam hal Tunjangan Hari Raya.

“Mengapa mereka (pimpinan) tidak adil alias pilih kasih,” kata Jen.

Saat berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Malteng, Jen dan rekannya mendapatkan jawaban bahwa belum ada anggaran untuk proses pembayaran THR. Hal inilah yang kemudian memicu mereka untuk melakukan aksi protes dengan cara merusak fasilitas kantor.

Aksi anarkis oknum anggota DPRD Malteng ini tentu saja menuai kecaman dari berbagai pihak. Masyarakat menilai bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. (RK1/net)