SAMPIT, RAKYATKALTENG – Kursi wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga saat ini masih kosong sejak ditinggalkan Muhammad Rudini. Kursi itu berdasarkan rekomendasi nama dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Jakarta mendelegasikan kepada Hairis Salamad. Sayangnya proses untuk pelantikan dan mendapatkan Surat Keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk legislator itu stagnan.
Hairis Salamad mengakui ada oknum yang bermain dan menghalangi proses pelantikan dirinya sebagagai Wakilo Ketua II itu. “Saya memang menduga ada oknum yang berkepantingan untuk menghalangi dan menahan proses PAW yang seharusnya ini sudah beres,”kata Hairis.
Diketahui untuk bisa dilantik di DPRD Kotim, Hairis mesti mengantongi surat dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk diangkat menjadi Wakil Ketua II. Surat itu sebelum diajukan ke Gubernur harus mendapatkan pengantar dari Kepala daerah dalam hal ini Bupati Kotim Supian Hadi.
“Jujur saya akui prose situ tertahan di meja kepala daerah kabarnya, entah apa masalahhnya atau sengaja menghalang-halangi proses politik dilembaga ini. Saya katakana kalau memang sengaja itu sudha terlalu naïf dilakukan seorang kepala daerah,”tegas Hairis.
Hairis mengakui dirinya sudah menghantarkan sejumlah berkas dan syarat kepada secretariat DPRD Kotim. Termausk disitu adalah SK penunjukan dari DPP PAN untuk dirinya. Seharusnya itu tidak ada masalah lagi apabila tidak dipermainkan dalam prosesnya. Hairis measa dirinya pribadi termasuk partainya PAN itu merasa dipermainkan dengan tidak diproses lebih lanjut untuk menuju ke Gubernur Kalteng.
“Prosesnya itu bermasalah di kabupaten bukan di provinsinya, jadi ini sebenarnya ada apa, apa kepentingan mereka menghalangi dan menjegal saya,’tegas Ketua Fraksi PAN ini.
Diketahui, Hairis Salamad merupakan salah satu legislator yang kerap berseberangan dengan pemerintah kabupaten. Dengan jabatan politik sebagai Ketua Fraksi PAN, legislator asal daerah pemilihan lima ini kerap mengkiritik tajam dan keras kebijakan kepala daerah. Dia selalu menempatna diri sebagai oposisi pemerintah. (hun)
