SAMPIT, RAKYATKALTENG – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mendukung rencana pemerintah daerah untuk mengelola program CSR dari dunia usaha untuk percepatan pembangunan. Dia sangat memahami kondisi keuangan daerah ditengah pandemi Covid-19 ini yang membuat banyak sektor pembangunan melambat.
“Saya memang sejak lama sudah menyarankan agar CSR ini bisa diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah. Khususnya daerah-daerah disekitar investasi itu sendiri. Dimana pemerintah daerah merupakan pengarah dan koordinatornya,”kata Rinie, Senin (14/6/2021).
Menurutnya dengan adanya optimalisasi CSR ini maka beban APBD Kotim pun bisa diringankan. Politikus PDI Perjuangan ini snagat memahami dengan APBD Kotim yang besarannya masih Rp 2 triliun itupun termasuk belanja pegawai maka akan sulit untuk merealisasikan pembangunan dengan luasan Kotim sekitar 16 ribu kilometer persegi ini.
“Siapapun kepala daerahnya saya kira sulit untuk melaksanakan percepatan pembangunan jika sepenuhnya bergantung dengan APBD Kotim. Bayangkan untuk kegiatan pembangunan itu sedikit sekali dari APBD karena disitu semua untuk belanja pegawai dan kegiatan seluruhnya, jadi kalau melihat postru APBD Kotim sekitar 1.8 triliun itu harus dilihat dari kesleuruhannya,”kata Rinie.
Rinie mengakui dirinya snagat prihatin dengan kondisi itu. Seharusnya dengan luasan demikian dan geografisnya yang begitu kompleks paling tidak APBD Kotim itu ada diangka Rp4-5 triliun. Maka dengan begitu percepatan pembangunan sekaligus pemerataan itu bisa dilakukan dalam 1 tahun anggaran. (yon)
