PURUK CAHU, RAKYATKALTENG.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan wujud konkret tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Okki Maulana, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Fraksi Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 5,46 hingga 6,00 persen merupakan capaian realistis jika didukung kebijakan yang konsisten dan pengelolaan fiskal yang efektif.
“Pertumbuhan itu diharapkan dicapai melalui penguatan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, serta industri pengolahan yang menjadi penopang utama PDRB,” ucapnya.
Golkar juga menyoroti pentingnya efisiensi penyusunan APBD 2026 agar selaras dengan arah kebijakan nasional dengan meminta pemerintah daerah menekan kegiatan seremonial dan administratif yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kemendagri menekankan agar penyusunan APBD fokus pada pelayanan publik, pembangunan produktif, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, Golkar mencatat total RAPBD 2026 sebesar Rp 7,105 triliun lebih dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 2,776 triliun, dan menekankan perlunya langkah inovatif untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Kami mendorong pemerintah memperluas basis pajak daerah, melakukan digitalisasi sistem pemungutan, dan mengoptimalkan aset daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil,” jelasnya.
Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja Bank Kalteng yang mencatatkan laba bersih Rp 310,12 miliar pada 2025 serta mendorong sinergitas antara BUMD dan keuangan daerah agar pertumbuhan perusahaan berkontribusi nyata terhadap PAD.
“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyertaan modal agar setiap BUMD memiliki indikator kinerja dan kewajiban kontribusi yang jelas,” terangnya.
Dari sisi belanja, RAPBD 2026 mencatatkan total belanja Rp 7,3 triliun lebih dengan porsi belanja pegawai yang masih cukup besar, sehingga Fraksi Golkar meminta pemerintah memperkuat alokasi belanja pembangunan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial.
“Efisiensi belanja operasional sangat penting agar ruang fiskal tidak sempit dan bisa digunakan untuk pembangunan produktif,” tuturnya.
Golkar menekankan agar RAPBD 2026 berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 266 miliar yang harus diarahkan untuk program prioritas produktif.
“Setiap rupiah anggaran harus dikelola secara transparan, efisien, dan berorientasi hasil agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Terkait, Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah terkait strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat dan mempercepat realisasi belanja hibah kepada lembaga sosial dan keagamaan.
“Belanja hibah harus direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap menjunjung asas keadilan bagi seluruh penerima manfaat,” tutupnya. (RK1)
