Sejumlah OKP Tolak Musda KNPI Barito Utara

MUARA TEWEH, RAKYATKALTENG.com – Musyawarah Daerah (Musda) XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Barito Utara kisruh. Pada saat digelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) hingga, Selasa (25/7), terjadi penolakan oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.

Penolakan Musda itu disampaikan, dalam pernyataan sikap saat Rapimpurda KNPI Barito Utara. Ada enam point pernyataan sikap yang disampaikan OKP. Yaitu, menolak dan tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan hasil Rapimpurda maupun Musda XV KNPI Kabupaten Barito Utara, yang dilaksanakan oleh pengurus dan panitia pelaksana sekarang.

“Kami bersepakat menyelamatkan DPD KNPI Barito Utara, sebagai tempat berhimpunnya potensi pemuda Barito Utara, bukan milik oknum dan organisasi tertentu,” ujar Juru Bicara OKP Barito Utara, Ilham didampingi perwakilan 22 OKP yang menyatakan sikap menolak Musda.

Menurutnya, OKP telah melaksanakan rapat dan merespons kegiatan Rapimpurda dan Musda XV DPD KNPI Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan tanggal 25-26 Juli 2023.

Selain point diatas, adapun sikap yang disampaikan OKP adalah pelaksanaan Rapimpurda dan Musda terkesan mendadak dan tergesa-gesa, dan tidak melibatkan unsur pengurus DPD KNPI Barito Utara maupun meminta pertimbangan MPI.

Selanjutnya, SK kepengurusan DPD KNPI Barito Utara periode 2019 – 2022 sudah berakhir, sehingga DPD KNPI tidak legitimit melaksanakan Rapimpurda maupun Musda XV KNPI Kabupaten Barito Utara.

Kemudian, adanya indikasi pembentukkan pengurus PK KNPI kecamatan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Terakhir, mendesak DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjuk karateker ketua DPD KNPI Kabupaten Barito Utara, untuk menyelenggarakan Rapimpurda dan Musda XV DPD KNPI Kabupaten Barito Utara tahun 2023.

Musda KNPI Kabupaten Barito Utara semula dibuka Staf Ahli Bupati Hj Siti Nornah Iriwati, sambutan dari KNPI Provinsi Kalteng dan KNPI Kabupaten Barito Utara. Acara pembukaan dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan dan unsur pemerintah daerah.

Adapun OKP yang menolak Musda adalah Tidar, Fatayat NU, IPNU, PPNU, PMII, BKPRMI, GP Ansor, BM PAN, HMI, Kohati, Sapma, AMD, Taruna Merah Putih, Banteng Muda, AMPG, MPI, PMKRI, Pemuda Hindu Kaharingan, Pemuda Muhammadiyah, BPAN, AMPI dan Srikandi. (RK1)

Berita Terkait

error: Content is protected !!