SAMPIT, RAKYATKALTENG.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur, Ary Dewar mengusulkan pemerataan pembangunan melalui program, satu program pembangunan di setiap desa. Program ini sangat penting kata dia supaya seluruh desa di daerah ini bisa tersentuh pembangunan.
“Pokoknya setiap tahun harus ada. Soal nilai anggarannya, kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” ucap Ary Dewar, Rabu, (11/05/2022).
Menurutnya, saat ini program pembangunan belum merata dengan alasan keterbatasan anggaran. Terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda pada awal 2020.
Dikatakannya program pembangunan fisik makin berkurang, bahkan ada desa yang sama sekali tidak kebagian program pembangunan.
Tidak meratanya program pembangunan fisik terus dikeluhkan masyarakat. Warga di pedesaan mempertanyakan banyak usulan yang mereka sampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hingga kini tidak terealisasi.
“Pertanyaan tersebut juga selalu disampaikan masyarakat saat anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya pasti memperjuangkan usulan masyarakat kepada pihak eksekutif, namun sebagian tidak disetujui.
Ary mencontohkan saat dua kali masa reses terakhir di Kecamatan Cempaga dirinya bersama legislator lainnya terus ditanya masyarakat terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan.
Dirinya mengaku sangat miris karena desa-desa di kecamatan itu tidak mendapat bagian kue pembangunan.
“Seperti di Desa Patai, setiap tahun tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah. Ini yang jadi catatan kita. Jangan sampai kami yang reses dihujat masyarakat karena dikira tidak memperjuangkan. Eksekutif harus melihat ini di bawah,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi di banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya meliputi Kecamatan Kota Besi, Telawang dan Cempaga Hulu.
“Ada desa-desa yang sama sekali tidak ada kebagian program pembangunan. Harapan kami jangan sampai terulang lagi. Ke depan minimal ada satu program pembangunan dari pemerintah daerah disetiap desa, walaupun misalnya nilainya cuma Rp25 juta,” tukasnya.
Ary akan terus menyuarakan usulan itu sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya konstituennya.
Menurutnya, sudah seharusnya pula ini diperjuangkan karena masyarakat merupakan pemilih saat pemilu kepala daerah lalu. (LUT/RK1)