Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Juliansyah

Membuka Pabrik Sawit Perlu Keberanian dan Terobosan

SAMPIT – RAKYATKALTENG – Guna menghadapi tantangan masa depan pengembangan sektor usaha perkebunan masyarakat, Sekretaris Komisi II mendorong agar Bupati Kotim, Halikinnor mulai mengambil ancang-ancang untuk membangun pabrik kelapa sawit. Dimana pabrik kelapa sawit ini nantinya pengelolannya dibawah badan usaha milik daerah. Sektor itu dipercaya akan mendongkrak PAD Kotim signifikan.

“Saya terus mendorong bagaimana supaya pemerintah daerah ini punya usaha juga, selama ini kita kejar PAD dari sector usaha kecil masyarakat. Kenapa tidak pemerintah daerah bikin pabrik dan kebun sendiri. Dikelola untuk mendapatkan pemasukan di kas daerah dan untukk membiayai pembangunan daerah,”kata Juliansyah, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya untuk dasar hukum usaha itu sudah ada berupa peraturan daerah. Jadi tinggal bentuk badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah sudah seharusnya melirik bidang usaha pengelola hasil perkebunan. Dia mengatakan, manfaat pembangun pabrik kelapa sawit tersebut untuk menyelamatkan petani kelapa sawit lokal. Pabrik ini nantinya dapat membantu petani lokal untuk menjual hasil panen kebun sawit secara mudah, tidak seperti terjadi sekarang. Dia ini meminta pemerintah daerah tidak takut gagal. Jika belum mampu mandiri, maka BUMD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga.

Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit juga tidak perlu takut tersaingi dengan pabrik kelapa sawit yang akan dibangun pemerintah daerah karena targetnya adalah sawit milik petani rakyat sehingga tidak mengganggu perusahaan.

Dia menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit di Kotim selama ini belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap daerah, mengingat kontribusinya justru lebih banyak masuk ke pemerintah pusat.

“Ini adalah peluang di depan mata dan kita sudah punya dasar hukumnya. Ini bukan cuma bicara keuntungan, tapi upaya menyelamatkan petani sawit kita. Saya yakin modal kita bisa kembalikan dalam kurun waktu 5 tahun dan akan dinikmati sampai kepada pemerintah berikutnya kebijakan itu. Membangun Kotim ini perlu dana besar dan tidak mungkin tercapai pemerataan kalau anggaranya masih kembang kempis seperti saat ini,” katanya. (yon)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!